Indonesia belum mendapat informasi jumlah kuota haji untuk tahun depan. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief mengatakan kuota haji 2026 baru akan diumumkan pada 10 Juli 2025.
“Pengumuman secara resmi direncanakan pada 10 Juli 2025 atau bertepatan dengan 15 Muharram 1447 H melalui kanal resmi masar nusuk atau e-Hajj,” kata Hilman di Madinah, dikutip dari situs Kemenag, Senin (23/6/2025). Pada tahun-tahun sebelumnya, Arab Saudi mengumumkan kuota haji setelah berakhirnya musim haji pada 12 Zulhijah bertepatan dengan perayaan malam penutupan haji. Menurut keterangan Kemenag, tahun ini pada malam tersebut, Arab Saudi hanya mengumumkan timeline penyelenggaraan haji 2026. “Saat ini, pemerintah Arab Saudi tengah membangun kesadaran dan kesiapsiagaan seluruh negara pengirim jemaah haji mengenai pola penyelenggaraan haji tahun depan, saat mana kuota resminya baru akan ditetapkan pada bulan depan,” jelas Hilman.
Kemenag Pastikan Catatan Haji RI 2025 Tak Pengaruhi Kuota 2026
Setelah berakhirnya musim haji, Arab Saudi memberikan sejumlah catatan penyelenggaraan haji Indonesia 2025. Dalam nota diplomatik yang disampaikan Dubes Arab Saudi, catatan itu berisi kesalahan-kesalahan dalam penyelenggaraan haji mulai dari fase kedatangan hingga pelaksanaan ritual haji. Salah satu poinnya menyoroti kegagalan Indonesia dalam mematuhi pedoman dan ketentuan kesehatan jemaah haji. Hal ini dinilai menyebabkan tingginya angka kematian jemaah haji Indonesia. Selain itu, pengangkutan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah juga dinilai tak sesuai prosedur.
Ditanya soal apakah catatan dalam nota diplomatik itu akan berdampak pada alokasi kuota haji 2026, Hilman memastikan tak ada implikasi terkait itu. “Catatan yang tercantum dalam nota diplomatik bersifat sebagai saran perbaikan, bukan teguran atau sanksi, serta tidak berimplikasi pada pengurangan kuota haji Indonesia,” tegasnya.
Sempat Ada Wacana Kuota Haji 2026 Dipotong
Wacana pemotongan kuota haji 2026 sempat mencuat ke publik. Wacana ini disampaikan Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochamad Irfan Yusuf usai bertemu dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah pada Selasa (10/6/2025). Gus Irfan, sapaannya, menyebut Arab Saudi berwacana memangkas 50 persen kuota haji Indonesia 2026. “Ada wacana pengurangan kuota hingga 50 persen oleh pihak Saudi. Saat ini kami sedang melakukan negosiasi, karena manajemen haji untuk tahun depan akan beralih dari Kementerian Agama ke BP Haji, dan akan ada sistem manajemen baru yang kami sampaikan,” jelas Gus Irfan dalam keterangannya.
Terpisah, Wakil Kepala BP Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan wacana pemotongan kuota haji 2026 muncul buntut penyelenggaraan haji Indonesia 2025 yang dinilai agak buruk. “Mereka menyampaikan melalui Deputi Kerja Sama Lembaga dan Luar Negeri bahwa penyelenggaraan haji Indonesia tahun ini agak buruk,” ujar Dahnil dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (11/6/2025). “Itu yang bikin kami agak kaget. Wacana pemotongan ini muncul karena mereka melihat ada kesemrawutan dalam pengelolaan haji tahun ini,” katanya.
Dalam perkembangannya, BP Haji memastikan wacana pemotongan kuota haji 2026 dibatalkan. Sementara itu, Kemenag menyebut tak pernah mendengar wacana pemotongan kuota haji 2026. “Saya tidak pernah dengar, kan. Beberapa kali kami rapat, tidak pernah mendengarkan isu itu ya. Karena kita kan sebagai, apa ya, resmi, ya sebagai Menteri Agama dan juga sebagai Amirulhaj, kami tidak pernah mendengarkan isu itu,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Madinah.
Nasaruddin menyebut hubungan Indonesia dan pemerintah Arab Saudi terjalin sangat baik. Dia juga mengatakan pelaksanaan ibadah haji tahun ini berjalan lebih tertib meski masih ada tantangan.
Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal memastikan belum ada pengumuman resmi dari Arab Saudi soal kuota haji 2026. Cucun menyayangkan pernyataan BP Haji yang justru membingungkan masyarakat.
“Ini seharusnya tidak disampaikan ke publik, apalagi jika belum ada dasar resmi, baik berupa surat maupun pernyataan dari pihak Arab Saudi. Sangat disayangkan jika pejabat publik menyampaikan hal-hal yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara formal,” ujar Cucun di Makkah, Kamis (12/6/2025). “Sebagai Ketua Timwas Haji DPR 2025, saya menyayangkan pernyataan-pernyataan yang tidak pada tempatnya. Terlebih jika yang belum pernah menjadi operator ibadah haji dengan mudah menyalahkan pihak yang saat ini sedang menjalankan tugas yaitu Kementerian Agama,” tegas politikus PKB itu.
